Perubahan Iklim dan Aksi Global — Dunia di Ujung Krisis, Indonesia di Persimpangan
Latar Belakang
Perubahan iklim bukan lagi isu masa depan — ia sudah menjadi kenyataan yang dirasakan di setiap benua. Suhu global terus meningkat, bencana alam makin sering terjadi, dan jutaan manusia terdampak oleh cuaca ekstrem, kekeringan, maupun naiknya permukaan laut. Tahun 2025 menandai momen kritis bagi umat manusia untuk menentukan apakah dunia masih bisa menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C seperti yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015.
Namun, laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan bahwa tren saat ini membawa dunia menuju peningkatan suhu global sebesar 2,7°C hingga 3°C pada akhir abad ini — jauh melampaui ambang batas aman. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, bahkan menyebut situasi ini sebagai “kegagalan moral umat manusia”.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan 17.000 pulau, berada di garis depan ancaman perubahan iklim. Mulai dari tenggelamnya pesisir utara Jawa hingga meningkatnya frekuensi kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra, dampak nyata sudah terjadi. Kini pertanyaannya: apakah aksi global dan nasional cukup cepat untuk membalik keadaan?
Fakta dan Kondisi Global Terkini
Pada November 2025, dunia menatap Conference of the Parties ke-30 (COP30) yang digelar di Belém, Brasil. Konferensi ini diharapkan menjadi titik balik setelah berbagai target sebelumnya — termasuk COP26 di Glasgow dan COP28 di Dubai — dinilai gagal memenuhi janji konkret.
Beberapa poin penting dalam agenda global:
Negara maju diminta menepati janji pendanaan iklim sebesar US$100 miliar per tahun untuk membantu negara berkembang beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Fase transisi energi diperkuat, terutama penghapusan bertahap penggunaan batu bara.
Perlindungan hutan tropis, termasuk Amazon, Kongo, dan Indonesia, menjadi fokus utama karena hutan ini menyerap lebih dari 30% emisi karbon dunia.
Sementara itu, di Eropa dan Amerika Serikat, gelombang panas ekstrem mencapai rekor baru. Suhu di Spanyol tembus 46°C, sementara Kanada kembali mengalami kebakaran hutan besar yang menyebabkan ribuan orang mengungsi. Di sisi lain, Afrika Timur dilanda kekeringan parah, membuat jutaan warga bergantung pada bantuan pangan.
Krisis ini menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak mengenal batas negara atau status ekonomi. Semua pihak terdampak — hanya skala dan kemampuannya yang berbeda.
Situasi Indonesia: Di Antara Potensi dan Krisis
Indonesia termasuk negara dengan kontribusi emisi karbon cukup besar di dunia, meskipun bukan penghasil emisi tertinggi secara absolut. Sumber utama emisi nasional berasal dari:
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama akibat pembukaan lahan gambut.
Sektor energi, karena masih bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik.
Transportasi dan industri manufaktur.
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), emisi karbon Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 1,76 gigaton CO₂ ekuivalen, dengan target pengurangan emisi 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Namun, data dari Mongabay Indonesia (Agustus 2025) menunjukkan peningkatan drastis titik panas di beberapa provinsi, menandakan kebakaran hutan kembali meningkat. Asap bahkan terdeteksi hingga Malaysia. Selain kerugian ekonomi (diperkirakan mencapai Rp15 triliun), peristiwa ini juga menghambat komitmen iklim Indonesia di mata dunia.
Selain itu, naiknya permukaan laut menjadi ancaman nyata. Menurut World Bank Climate Report 2025, 40% wilayah utara Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. Jika tren ini berlanjut, sekitar 23 juta warga pesisir Indonesia akan terdampak pada tahun 2050.
Upaya dan Komitmen Nasional
Meskipun menghadapi tantangan besar, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah progresif:
Net Zero Emission 2060
Pemerintah menargetkan Indonesia mencapai netral karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat. Strateginya meliputi transisi energi, rehabilitasi hutan, dan transportasi rendah emisi.
Pembangunan Energi Terbarukan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan target energi baru terbarukan (EBT) mencapai 30% dari bauran energi nasional. Saat ini baru sekitar 14%.
Proyek Transisi Batu Bara
Indonesia bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) yang menyediakan pendanaan hingga US$20 miliar untuk mempercepat penghentian PLTU batu bara.
Perlindungan Hutan dan Restorasi Gambut
Program FOLU Net Sink 2030 (Forest and Other Land Use) menargetkan agar sektor kehutanan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan.
Namun, para pengamat menilai implementasi di lapangan masih lambat. Banyak proyek energi terbarukan tertunda karena tumpang tindih regulasi dan minimnya investasi swasta. Selain itu, laju deforestasi legal — akibat pembukaan lahan perkebunan dan tambang — justru meningkat di beberapa daerah.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat.
Petani kehilangan masa tanam yang pasti karena cuaca tidak menentu.
Nelayan kesulitan melaut karena badai yang makin sering.
Warga kota menghadapi polusi udara dan banjir rob yang meningkat.
Sektor pariwisata juga terdampak. Contohnya, kawasan Labuan Bajo dan Bali mengalami penurunan kunjungan akibat gelombang panas ekstrem dan krisis air bersih. Sementara itu, biaya kesehatan meningkat karena penyakit tropis seperti demam berdarah dan malaria menyebar ke wilayah yang sebelumnya tidak terdampak.
Ekonom memperkirakan perubahan iklim dapat menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 2,5% per tahun pada 2050, jika tidak ada tindakan mitigasi serius.
Keadilan Iklim dan Tanggung Jawab Global
Salah satu isu besar dalam diskusi iklim dunia adalah “climate justice” — keadilan iklim. Negara berkembang seperti Indonesia berargumen bahwa mereka menanggung dampak paling berat, padahal kontribusi historis terhadap emisi global relatif kecil.
Negara maju, yang sejak revolusi industri telah menghasilkan sebagian besar emisi karbon, dituntut memberikan kompensasi melalui dana adaptasi dan transfer teknologi. Namun realisasinya masih jauh dari janji.
Keadilan iklim juga berarti memastikan transisi energi tidak menambah ketimpangan sosial. Misalnya, penutupan tambang batu bara harus disertai pelatihan dan lapangan kerja baru bagi pekerja lokal agar tidak terjadi “transisi yang menyakitkan”.
Analisis dan Harapan
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin aksi iklim di Asia Tenggara. Dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia dan potensi energi terbarukan melimpah (panas bumi, surya, air, angin, dan biomassa), Indonesia sebenarnya dapat menjadi contoh bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.
Namun, agar hal ini terjadi, dibutuhkan tiga hal:
Konsistensi kebijakan lintas pemerintahan — bukan berganti arah setiap periode politik.
Kemitraan swasta dan internasional yang kuat — untuk mendanai proyek hijau.
Kesadaran publik yang meningkat — agar masyarakat ikut mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan.
Kesimpulan
Perubahan iklim bukan sekadar ancaman ekologis, melainkan ujian moral, ekonomi, dan politik bagi seluruh dunia. Tahun 2025 memberi sinyal bahwa waktu hampir habis — setiap keterlambatan hari ini akan dibayar mahal oleh generasi mendatang.
Bagi Indonesia, tindakan nyata adalah pilihan, bukan slogan. Menjaga hutan, mempercepat transisi energi, dan melindungi warga pesisir harus menjadi prioritas. Dunia sedang menunggu: apakah Indonesia akan menjadi korban perubahan iklim, atau justru pemimpin yang menginspirasi dunia dengan solusi nyata?
Jawabannya akan menentukan masa depan planet ini.
